Jakarta
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk lebih serius
membidik mafia migas yang berada di kalangan Istana Presiden terutama
saat proses pembangunan kilang gas cair Donggi Senoro di Kabaupaten
Banggai Sulawesi Tengah.
“Kami sudah memberikan data-data yang lengkap tentang adanya indikasi
penyimpangan dalam pembangunan kilang gas Donggi Senoro,” ungkap Ketua
Dewan Pengurus Harian Institut Transparansi kebijakan (ITK) Arif
Hidayat, di gedung KPK, Rabu (23/10) siang.
Menurut Arif, indikasi keterlibatan istana dapat dirunut dari
kebijakan saat pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK)
memimpin negeri ini.
“Dimasa akhir Jabatan SBY-JK, Wapres Jusuf Kalla bersikukuh bahwa gas
Donggi Senoro harus diprioritaskan untuk kepentingan domestik dan
pembangunan kilang mengutamakan kontraktor dalam negeri dan
mempersoalkan proses pembangunan kilang oleh Mitsubishi sebesar US$ 2,1
miliar yang tidak ditempuh melalui tender dan dianggap terlalu mahal.
Apalagi ada penawaran lain yang diajukan oleh PT LNG Energi Utama hanya
US$ 500 juta,” jelas Arif.
Bahkan dalam surat Wapres Jusuf Kalla Nomor 23/WP/7/2007 tanggal 7
Juli 2009 yang ditujukan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina, secara
tegas JK menyatakan bahwa Proyek kilang Donggi Senoro tersebut ingin
dilaksanakan dengan prosedur yang tidak memadai tanpa tender dengan
harga terlau mahal + US$ 1,6 M yang diatas harga dewasa ini bisa
sekitar US $ 1 M. “Hal tersebut sangat merugikan Negara dan Saudara akan
menanggung akibat hukumnya apabila dilaksanakan,” kutip Arif dari isi
surat JK tersebut.
Bahkan JK sudah menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden SBY dan
SBY menyetujui kebijakan yang disampaikan JK, “Hal tersebut sudah saya
laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau menyetujui kebijakan tersebut,
sesuai laporan saya kepada Bapak Presiden terlampir untuk saudara
ketahui,” sebut Arif mengutip surat JK yang cukup keras tersebut.
Setelah terjadinya pergantian kepemimpinan nasional dari SBY-JK ke
SBY-Boediono kebijakan yang didengungkan JK berubah seratus delapan
puluh derajat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy
Saleh menetapkan bahwa alokasi Donggi-Senoro akan memasok domestik
dengan proporsi sekurang-kurangnya 25% hingga 30% dengan
mempertimbangkan tekno ekonomi proyek dan pembangunan pemenang tender
diberikan kepada Mitsubishi Corporation meskipun penawaran lebih tinggi
dari peserta tender lainnya.
“Ada apa dengan kebijakan SBY- Boediono yang sangat bertentangan
dengan kebijakan JK sebelum,nya. Faktanya saat ini proyek kilang Donggio
Senoro akan menghasilkan 2 juta ton gas alam (mtpa) yang seluruhnya
akan dijual ke Jepang yakni 1. Chubu Electric Power Co., Inc. Jepang – 1
juta ton per tahun, 2. Kyushu Electric Power Co., Inc. Jepang – 300.000
ton per tahun, dan 3. KOGAS – 700.000 ton per tahun selama 13 tahun,
sesuai dengan kontrak selama 13 tahun dengan pengiriman perdana
direncakan akhir tahun 2014.
Selain kerugian tentang tidak adanya alokasi gas untuk Domestik,
Proyek Donggi Senoro juga diindikasi merugikan negara US$ 1584 Milyar
yang bersumber dari markup pembangunan proyek dan selisih nilai jual gas
dibawah harga pasar.
“Biaya LNG Plant. Pemilihan Mitsubishi sebagai vendor LNG plant
dengan harga sebesar US$ 2,1 miliar di atas tawaran vendor lain seperti
LNG Energi Utama yang menawarkan US$ 1,6 miliar atau konsorsium nasional
(PT Tripatra Eng, PT Rekayasa Industri dan PT Inti Karya Persada) yang
hanya sebesar US$ 1,2 miliar.
Bahkan nilai pembangunan LNG Plant hingga tahun 2013 ini mencapai US$
2,8 miliar yang sebelumnya diajukan US$ 2,1 miliar. Selain lebih mahal,
pemilihan Mitsubishi juga memunculkan “keharusan” menjual gas ke Jepang
dengan harga US$ 6,2 MMBTU, padahal pada bulan Juli 2013 harga jual
gas cair dipasaran dunia sudah mencapai US$ 12 MMBTU,” jelas Arif.
Indikasi adanya kongkalikong dalam pembangunan Proyek Donggi Senoro
diperkuat oleh putusan KPPU Nomor: 35/KPPU-I/2010 yang menyatakan bahwa
PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional, Tbk Mitsubishi
Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persengkokolan
bisnis.
“Putusan tersebut bisa menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar mafia migas dilingkungan istana,” pungkas Arif
(ar/gun)
Sumber:
Title : KPK Didesak Bongkar Mafia Migas di Lingkar Istana, Terkait Kilang Donggi Senoro
Description : Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk lebih serius membidik mafia migas yang berada di kalangan Istana Pre...
